BSKDN Tekankan Integrasi Data dan Evaluasi untuk Kebijakan

menapic.com – Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri menegaskan perannya sebagai pusat konsolidasi kebijakan (policy hub) di Indonesia. Dalam acara yang berlangsung pada 15 Desember, Sekretaris BSKDN, Noudy RP Tendean, menyatakan bahwa perubahan lanskap pembangunan nasional memerlukan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berbasis data. Pentingnya BSKDN disebut untuk menjembatani isu-isu kompleks dan memberikan analisis data lintas sektor guna rekomendasi kebijakan yang lebih akurat.

Noudy menambahkan bahwa perencanaan strategis kini tidak bisa lagi dipandang sekadar formalitas, tetapi harus mampu menentukan arah pembangunan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. “Kehadiran BSKDN sangat krusial,” ujarnya, menekankan perlunya penguatan mekanisme analisis dan evaluasi agar rekomendasi yang dihasilkan memiliki dasar yang kuat dan relevan.

Dalam pandangan Noudy, integrasi data dan inovasi kebijakan juga penting untuk membangun ekosistem pengetahuan dalam mendukung pengambilan keputusan di Kemendagri dan pemerintah daerah. Selain itu, penguatan tata kelola kelembagaan dan kapasitas sumber daya manusia juga menjadi elemen vital dalam mewujudkan BSKDN sebagai simpul kebijakan nasional di bidang pemerintahan.

Akademisi dari Universitas Indonesia, Rudi Sumarwono, juga memberikan pandangan penting mengenai penyusunan kebijakan dengan pendekatan logis. Ia memperkenalkan Logical Framework Analysis (LFA) sebagai alat untuk merencanakan, mengelola, memonitor, dan mengevaluasi program. “LFA sangat penting untuk memastikan kebijakan benar-benar menyelesaikan akar persoalan,” tegasnya, menyoroti pentingnya logika dalam penyusunan kebijakan agar tidak hanya merespons gejala permukaan.