menapic.com – Penerapan kebijakan insentif mobil listrik, terutama berdasarkan jenis baterai, dinilai sebagai langkah strategis yang dapat menguntungkan Indonesia, yang merupakan pemilik cadangan nikel terbesar di dunia. Hal ini disampaikan oleh Yannes Martinus Pasaribu, pengamat industri otomotif dari Institut Teknologi Bandung. Ia mengungkapkan pendapatnya menyusul usulan Kementerian Perindustrian mengenai insentif lebih besar untuk mobil listrik dengan baterai berbahan nikel dibandingkan dengan baterai lithium ferro phosphate (LFP).
Yannes menjelaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk proteksionisme yang bertujuan mendorong merek mobil listrik, terutama dari China, untuk mengurangi ketergantungan pada LFP impor dan beralih ke penggunaan nikel domestik. Penerapan skema insentif ini diharapkan bisa meningkatkan integrasi antara industri hulu nikel dan hilir, dari produksi sel baterai hingga kendaraan listrik itu sendiri.
Baterai dianggap sebagai komponen termahal dalam kendaraan listrik, mencakup 40-50 persen dari total biaya produksi. Penggunaan baterai berbasis nikel, yang memiliki densitas energi lebih tinggi, dapat memberikan kendaraan listrik buatan Indonesia jarak tempuh yang lebih jauh dan spesifikasi yang lebih baik dibandingkan kendaraan yang menggunakan baterai LFP. Namun, di sisi lain, Yannes juga mengingatkan bahwa baterai berbahan nikel memiliki biaya produksi yang lebih mahal, sekitar 35-40 persen per kWh dibandingkan LFP, serta memerlukan sistem manajemen panas dan keselamatan yang lebih kompleks.
Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa skema insentif ini akan mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk segmen kendaraan dan jenis baterai yang digunakan, dengan kemungkinan insentif lebih rendah untuk kendaraan dengan baterai LFP. Dukungan pemerintah diperlukan untuk memastikan harga kendaraan listrik dengan baterai nikel tetap terjangkau bagi konsumen, sehingga industri otomotif nasional bisa tumbuh secara berkelanjutan.