Nusron Wahid Sebut Ada Yang Aneh dalam Sengketa Lahan JK di Makassar

menapic.com – Kejanggalan dalam proses eksekusi tanah milik mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di Makassar mendapat perhatian dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid. Dalam keterangannya, Nusron mengungkapkan bahwa Pengadilan Negeri Makassar sebelumnya mengonfirmasi bahwa eksekusi tanah JK tidak dilakukan melalui proses pengukuran ulang yang semestinya dilakukan.

Nusron menyatakan, “Surat dari PN menyatakan tanah Pak JK tidak dieksekusi dan tidak dikonstater. Namun, kita perlu bertanya, tanah siapa yang sebenarnya dieksekusi?” Pertanyaan tersebut muncul mengingat dalam catatan resmi kementerian, lokasi NIB yang bersangkutan tercatat sebagai tanah milik JK.

Dalam kasus ini, Nusron menjelaskan adanya tumpang tindih kepemilikan tanah. JK, melalui PT Hadji Kalla, memiliki bukti kepemilikan. Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) yang diakui terbit pada tahun 1996. Di sisi lain, PT Gowa Makassar Tourism Development Tbk (GMTD) juga mengklaim kepemilikan tanah yang sama, dengan dokumen terdaftar yang keluar pada tahun 2002.

Lebih lanjut, Nusron menjelaskan bahwa meski di Kementerian ATR/BPN terpantau tanah milik PT Hadji Kalla di lokasi NIB, di pengadilan justru tercatat atas nama perorangan bernama Manyong Balang. Pihak perorangan tersebut kini sedang berselisih dengan PT GMTD, yang menjadi dasar untuk pelaksanaan eksekusi tersebut.

Situasi ini menunjukkan kompleksitas dalam sengketa tanah di Indonesia, yang tak jarang melibatkan berbagai pihak dengan klaim yang saling bertentangan. Kejelasan dari pihak pengadilan serta dokumentasi yang kuat menjadi sangat diharapkan untuk menghindari konflik lebih lanjut di masa depan.